Kondisi Perkoperasian di Indonesia saat ini

KONDISI PERKOPERASIAN DI INDONESIA SAAT INI

A.Pendahuluan Mengenai Koperasi Indonesia
Sebelum saya membahas mengenai kondisi perkoperasian di Indonesia saat ini, ada baiknya kita mengetahui apa definisi dari koperasi itu sendiri. Pada awalnya, koperasi tumbuh dari kalangan rakyat yang dimana saat itu penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Adanya koperasi juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, koperasi memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi saat ini. Menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama, dari kata ko dan operasi. Sehingga, Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama;bukanlah merupakan konsentrasi modal melainkan yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan UU pokok perkoperasian nomor 12 tahun 1967(disahkan pada tanggal 18 desember 1967). Koperasi Indonesia dapat diartikan sebagai:

“ Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan.”

Ada beberapa fungsi dan peran koperasi di Indonesia, diantaranya:
•Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat,
•Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia,
•Memperkokoh perekonomian rakyat,
•Mengembangkan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan,
•Sebgai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia,dan
•Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

B.Sumber Keuangan Koperasi
Untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi, diperlukan sejumlah modal yang memadai. Modal ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:
1)Anggota Koperasi
Berupa Simpanan pokok, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Wajib yang berasal dari anggotanya.
2)Pinjaman
Pinjaman uang kepada anggota atau pihak lain dapat dilakukan apabila modal yang ada dirasa belum mencukupi.
3)Hasil Usaha
Keuntungan yang diperoleh Koperasi dari hasil penjualan diatas harga belinya dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar volume usahanya.
4)Penanam Modal
Sumber dana dari penanam modal jarang didapat di Indonesia karena banyak usaha lain selain Koperasi yang dianggap lebih menarik.

C.Perkembangan Koperasi di Indonesia Pra Merdeka

Koperasi merupakan institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad ke-18 dan selama abad ke-19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Sedangkan, Koperasi Modern didirikan pada akhir abad ke-18, hal ini merupakan jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri itu berlangsung.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri. Beliau mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan untuk membantu rakyat Indonesia karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
Adapun kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat masa sebelum Kemerdekaan yaitu, diantaranya :
1. Tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh notaris.
2. Tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.
Pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :
1.Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal,
2.Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda,
3.Ongkos materai sebesar 50 golden,
4.Hak tanah harus menurut hukum Eropa,dan
5.Harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi.
Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjur koperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :
1.akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah,
2.ongkos materai 3 golden,
3.hak tanah dapat menurut hukum adat,dan
4.berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat.
Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati total.
D.Perkembangan Koperasi Pasca Merdeka
Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. pada tahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :
1.Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2.Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3.Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.
Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuat di dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudah kurang sesuai dengan keadaan Indonesia sehingga tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan koperasi. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program pemerintahan semakin nyata keingingannya untuk mengembangkan perkoperasian.
E.Perkembangan Koperasi Masa Ini
sepanjang 2010 gerakan koperasi di Indonesia terjerat persoalan kompleks yang membuatnya sulit berkembang. Sepanjang 2010 itu pula gerakan koperasi belum mampu berkontribusi besar dalam sektor perekonomian karena terjerat kompleksnya persoalan mulai dari kelembagaan hingga aturan perundangan.Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana berpendapat, gerakan koperasi masih menghadapi masalah kelembagaan yang belum kuat hingga aturan serta kebijakan yang belum mendukung. Selain itu, sektor riil di tanah air juga belum sepenuhnya digarap melalui wadah koperasi.Oleh karena kompleksnya masalah yang dihadapi koperasi tersebut, maka pada 2011 ia memperkirakan koperasi belum mampu memberikan kontribusibesar terhadap perekonomian Indonesia. "Tapi, kita harus mulai mengerahkan kemampuan untuk mengurangi titik-titik lemah koperasi pada 2010," kata dia.
Menurut Teguh, Indonesia belum memiliki sumber daya yang cukup besar untuk menggerakkan koperasi dan hal itu juga diakui pemerintah melalui penerapan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop).Dia menambahkan, proyeksi koperasi 2011 juga belum dan sulit untuk dapat digambarkan. "Jika tidak ada kebijakan dan langkah yang berdampak terhadap pengembangan koperasi di masa depan, mungkin kondisinya akan tetap sama terpuruknya," katanya.
Masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk berbelanja di minimarket waralaba yang kini semakin berkembang dan menjamur di hampir seluruh daerah di Indonesia, baik di kota besar maupun di pelosok. Padahal, lanjutnya, konsep dan prinsip yang dijalankan minimarket waralaba tersebut adalah prinsip koperasi. Sebenarnya mereka itu meniru konsep koperasi, hanya saja pengemasan yang mereka buat lebih menarik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi, tidak heran jika masyarakat akan lebih memilih minimarket waralaba. beberapa solusi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Salah satunya, menata kembali koperasi dari bawah. Kita harus menata kembali koperasi dari bawah, bukan dari atas. Maksudnya yang harus dilakukan adalah menanamkan semangat koperasi di desa-desa

REFERENSI :
1. http://metrotvnews.com/read/news/2011/09/14/64770/Kalla-Koperasi-Harus-Disesuaikan-dengan-Kondisi-Kekinian
2. http://bataviase.co.id/node/516266
3. http://koperasisantosajaya.blogspot.com/2008/06/periode-sebelum-kemerdekaan.html
4.http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Sejarah_koperasi_di_Indonesia
5.Swastha,Basu.Pengantar Bisnis Modern.Yogyakarta: Penerbit Liberty,1998.